Fakta Dana Hibah Atlet Difabel Bekasi Rp 7,1 M Dikorupsi
Beritadunia.id – Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi melalui anggaran hibah mengucurkan dana untuk mendukung pembinaan atlet difabel di bawah NPCI Kabupaten Bekasi. Total dana hibah yang dialokasikan mencapai Rp 12 miliar: Rp 9 miliar dicairkan pada Februari 2024, dan sisa Rp 3 miliar disalurkan November 2024.
Dana ini seharusnya digunakan untuk pelatihan, pembinaan, logistik, perlengkapan olahraga, fasilitas, dan dukungan bagi atlet difabel. Namun berdasarkan hasil audit dan penyidikan, ditemukan bahwa sebagian besar dana tersebut diselewengkan — menimbulkan kerugian negara hingga Rp 7,117,660,158.
Akibat temuan ini, penyidik dari Polres Metro Bekasi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka: KD dan NY, yang menjabat sebagai Ketua dan Bendahara NPCI Kabupaten Bekasi.
🔎 Fakta Utama Kasus Korupsi Dana Hibah
Berdasarkan penyelidikan publik dan pengungkapan resmi, berikut tiga fakta utama kasus yang dibeberkan polisi:
- Dua Tersangka — KD dan NY
- KD dan NY ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana hibah.
- Mereka dituduh mencairkan dana untuk keperluan di luar program pembinaan — bukannya untuk atlet difabel.
- Uang Korupsi Dipakai untuk Kampanye Politik dan Mobil Mewah
- KD diduga menggunakan sekitar Rp 2 miliar dari dana hibah untuk membiayai kampanye sebagai calon legislatif di Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi 2024.
- Sedangkan NY diketahui menggunakan dana sekitar Rp 1,79 miliar, sebagian untuk membayar uang muka dan angsuran dua unit mobil Toyota Innova Zenix. Pembelian atas nama kerabat (keponakan dan kakak ipar), untuk menyamarkan aliran dana.
- Kegiatan Fiktif & Dokumen Palsu untuk Tutupi Penyalahgunaan
- Agar penyalahgunaan tersebut tidak mencolok, keduanya membuat laporan pertanggungjawaban palsu. Dokumen mencantumkan kegiatan seleksi atlet, perjalanan dinas, pembelian alat olahraga, belanja modal sekretariat — padahal kegiatan itu tidak pernah terjadi.
- Auditor Inspektorat Kabupaten Bekasi menyebut temuan ini cukup untuk menyatakan bahwa terjadi kerugian keuangan negara, dan nilai kerugian yang dihitung mencapai lebih dari Rp 7,1 miliar.
⚠️ Dampak dari Praktik Korupsi: Atlet, Publik, dan Kepercayaan
Bagi Atlet Difabel: Hak, Harapan, dan Kekecewaan
Dana hibah digelontorkan untuk mendukung atlet difabel — tetapi penyalahgunaan anggaran ini justru merampas kesempatan dan fasilitas bagi para atlet. Pelatihan, perlengkapan, atau dukungan yang semestinya tersedia kemungkinan besar terabaikan. Banyak dari mereka mungkin tidak mendapatkan hak seharusnya, dan dalam kondisi krisis kepercayaan terhadap lembaga pembinaan.
Bagi Keuangan Negara & Pemerintah Daerah
Kerugian negara sebesar miliaran rupiah jelas menjadi beban publik. Dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan sosial, olahraga, dan inklusi kini hilang atau diselewengkan. Praktik semacam ini mencoreng reputasi penyelenggaraan hibah publik dan integritas pemerintahan lokal.
Bagi Publik & Persepsi Publik terhadap Lingkungan Pemerintahan
Kasus ini bisa memperburuk citra pemerintahan daerah, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap program bantuan dan hibah. Bila tidak ditindak tegas, bisa muncul kesan bahwa dana publik mudah disalahgunakan, terutama untuk kepentingan politik dan pribadi.
🧭 Proses Hukum, Audit, dan Tindak Lanjut
- Penetapan dua tersangka KD dan NY dilakukan setelah audit dan perhitungan kerugian oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi.
- Barang bukti yang diamankan termasuk dokumen pertanggungjawaban, laporan kegiatan, rekening koran, bukti pembelian kendaraan, kontrak kredit, hingga uang tunai.
- Keduanya dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi: penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban — sesuai ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.
- Proses penyidikan dan koordinasi dengan auditor keuangan serta instansi terkait terus berjalan, dan publik berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran agar dana hibah — terutama untuk kelompok rentan seperti difabel — dikelola transparan dan bertanggung jawab.
✊ Pentingnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Perlindungan terhadap Hak Difabel
Kasus di Bekasi ini menegaskan sekali lagi: bahwa dana hibah — terutama yang diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti atlet difabel — memerlukan mekanisme pengawasan ketat, transparansi publik, dan pertanggungjawaban nyata.
Beberapa langkah penting ke depan:
- Audit reguler terhadap penggunaan dana hibah di semua level — mulai dari perencanaan, pencairan, hingga laporan pertanggungjawaban.
- Melibatkan pihak independen (LSM, masyarakat sipil, komunitas difabel) dalam pengawasan penggunaan dana.
- Sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan — agar efek jera terasa, dan publik percaya bahwa penyalahgunaan anggaran publik tidak akan luput dari hukum.
- Pelibatan komunitas penerima manfaat dalam evaluasi — agar dana benar-benar dirasakan oleh atlet, bukan diselewengkan.
Hanya dengan transparansi dan komitmen bersama, hak-hak atlet difabel bisa ditegakkan, dan kepercayaan publik terhadap program bantuan tetap terjaga.
