Thailand dan Kamboja Sepakat Bertemu di Kuala Lumpur, Cegah Eskalasi Lebih Luas
Beritadunia.id — KUALA LUMPUR — Kesepakatan penting dicapai antara pemerintah Thailand dan Kamboja untuk menghadiri pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur, sebagai upaya kolektif untuk menahan eskalasi konflik yang belakangan meningkat di sepanjang perbatasan kedua negara.
Menurut pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN 2025, kedua negara telah setuju untuk hadir dalam pertemuan yang akan digelar pada tanggal 22 Desember 2025 di ibu kota Malaysia tersebut. Forum ini dirancang sebagai wadah diplomasi ASEAN untuk mempercepat upaya meredakan ketegangan dan mencari solusi damai terhadap konflik yang telah kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir.
Langkah diplomatik ini muncul di tengah intensifikasi ketegangan perbatasan yang fragmen, meskipun sebelumnya kedua negara telah menandatangani berbagai perjanjian untuk menghentikan bentrokan. Anwar menjelaskan bahwa pertemuan dirancang untuk memberikan ruang kepada ASEAN dalam mendorong kedua pihak menghentikan operasi militer semacam ofensif garis depan dan, jika memungkinkan, mewujudkan gencatan senjata segera.
Akar Ketegangan dan Upaya Diplomasi Berkelanjutan
Konflik antara Thailand dan Kamboja dipicu oleh sengketa wilayah perbatasan yang telah berlangsung bertahun-tahun, kemudian kembali memanas sepanjang tahun 2025. Awal pertempuran terbaru terjadi pada awal Desember, menyebabkan peningkatan aksi militer di sektor perbatasan serta meningkatnya jumlah pengungsi dan korban.
Sebelumnya, pada 26 Oktober 2025, kedua negara telah menandatangani Kuala Lumpur Peace Accord, sebuah deklarasi damai yang dirancang untuk menghentikan permusuhan, menarik pasukan berat dari zona konflik, dan mendirikan mekanisme pengawasan bersama. Perjanjian itu dibentuk di Kuala Lumpur atas fasilitasi Malaysia, dengan kehadiran saksi dari Presiden Amerika Serikat dan pejabat ASEAN. Namun, gencatan senjata itu sempat mengalami penangguhan dan ketegangan kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Peran ASEAN dan Diplomasi Multilateral
Pergelaran pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN ini merupakan bukti komitmen kolektif blok regional terhadap penyelesaian konflik secara damai. Malaysia, sebagai tuan rumah dan ketua ASEAN, memainkan peran aktif dalam memfasilitasi dialog di berbagai tingkatan — dari pemimpin negara, menteri luar negeri, hingga panglima angkatan bersenjata — untuk menjembatani perbedaan.
Selain itu, kedua negara juga telah menyetujui penugasan tim pengamat ASEAN (ASEAN Observer Team) di kawasan perbatasan sebagai bagian dari langkah meredakan ketegangan. Tim ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa kedua pihak mematuhi komitmen gencatan senjata dan berdialog untuk solusi jangka panjang.
Anwar menyatakan bahwa keterlibatan ASEAN bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret untuk mencegah peperangan penuh yang dapat berdampak luas di kawasan. Ia berharap hasil dari pertemuan 22 Desember mendatang akan menjadi momentum penting bagi ASEAN untuk memperkuat diplomasi dan solusi damai dalam konflik intra-regional.
Tantangan dan Harapan Ke Depan
Meskipun terdapat berbagai upaya diplomatik, situasi di lapangan tetap rawan. Ketegangan perbatasan tidak hanya menciptakan korban jiwa, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan perbatasan kedua negara. Banyak warga sipil telah mengungsi untuk menghindari kekerasan di wilayah konflik, sementara komunitas internasional terus mengimbau agar kedua pihak menahan diri dan kembali ke meja perundingan.
Tak hanya ASEAN, beberapa kekuatan global juga menunjukkan minat terhadap penyelesaian damai. Diplomasi bilateral dan multilateralisme telah diperluas melalui komunikasi antara pemimpin negara anggota ASEAN serta dukungan dari negara sahabat yang mendorong penghentian permusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik ini tidak hanya menjadi masalah bilateral, tetapi juga tantangan penting bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Pertemuan di Kuala Lumpur yang direncanakan akhir Desember ini diharapkan akan menghasilkan pendekatan yang konkret—termasuk pernyataan kehendak bersama untuk menghentikan ofensif militer dan memastikan bahwa ASEAN tetap relevan sebagai mediator dalam masalah keamanan regional.
Kesimpulan:
Kesepakatan Thailand dan Kamboja untuk menghadiri pertemuan ASEAN di Kuala Lumpur menandai upaya serius mencegah konflik perbatasan berkembang menjadi perang berskala luas. Dengan dukungan kuat dari Malaysia sebagai ketua ASEAN dan mekanisme diplomasi multilateral, harapan besar tertuju pada kemampuan forum ini untuk mencapai kesepakatan damai yang berkelanjutan.
