Badan Intelijen Jerman akan Diberi Wewenang Menyerang dan Sabotase

Desember 20, 2025 admin

Beritadunia.id — Pemerintah Jerman tengah mempertimbangkan perubahan besar terhadap mandat Badan Intelijen Federal (Bundesnachrichtendienst, BND) — lembaga intelijen luar negeri yang selama ini berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi — untuk memberi wewenang baru dalam melakukan serangan siber, sabotase, dan operasi ofensif lainnya di luar negeri.

Dilaporkan oleh media internasional, termasuk Sueddeutsche Zeitung dan UNN, rancangan undang-undang yang tengah dipersiapkan oleh kantor Kanselir di Berlin itu merupakan respons terhadap meningkatnya tantangan keamanan global, terutama ancaman hybrid dan serangan siber yang terus berkembang.

Mandat Tradisional BND dan Perubahan yang Diusulkan

Sejak didirikan pada tahun 1956 pasca-Perang Dunia II, BND hanya diizinkan melakukan pengumpulan dan analisis intelijen luar negeri, tanpa kewenangan ofensif. Struktur ini dirancang pada era Perang Dingin ketika ancaman utama berasal dari pengintaian dan pengumpulan informasi strategis.

Namun, rancangan hukum terbaru yang dirancang pemerintahan Kanselir Friedrich Merz bertujuan memperluas mandat BND jauh di luar fungsi tradisional tersebut. Pemerintah diperkirakan akan memberi wewenang bagi BND untuk:

Melakukan serangan siber terhadap struktur yang dianggap musuh atau ancaman terhadap keamanan nasional.
Menjalankan tindakan sabotase di luar negeri terhadap infrastruktur atau jaringan pihak yang dianggap berbahaya.
Melakukan operasi ofensif langsung saat situasi memerlukan respon cepat yang tak bisa ditunda.

Tidak hanya itu, kekuatan ini juga mencakup kemungkinan memasang perangkat lunak mata-mata pada sistem target serta infiltrasi tersembunyi untuk tujuan intelijen dan mengganggu aktivitas pihak yang dianggap merugikan Jerman.

Serangan Siber dan Hybrid Threat Sebagai Tantangan Utama

Usulan ini muncul di tengah meningkatnya ancaman serangan siber dan operasi hybrid dari aktor negara maupun non-negara yang terstruktur. Intelligence komunitas Eropa menyatakan bahwa negara-negara seperti Rusia telah meningkatkan aktivitas siber mereka, termasuk menyasar infrastruktur kritis serta sistem pemerintahan negara lain, memaksa negara-negara Barat untuk meninjau ulang pendekatan keamanan dan intelijen mereka.

Contohnya, Belanda dan Jerman sendiri mengalami serangan yang diklaim terkait aktor asing seperti kelompok hacker milik Rusia, yang menargetkan sistem transportasi dan infrastruktur elektronik negara.

Hal ini memperkuat argumen kalangan legislatif Jerman bahwa pendekatan defensif semata bukan lagi cukup untuk menghadapi ancaman modern yang bersifat lintas batas dan berkembang sangat cepat. Dengan kewenangan baru, BND diharapkan dapat merespons ancaman secara lebih proaktif.

Potensi Operasi Sabotase dan Batasan Penggunaan Wewenang

Rancangan undang-undang tersebut menggambarkan sejumlah contoh operasi yang bisa dilakukan BND apabila perubahan disahkan:

Sabotase terhadap pusat koordinasi musuh, seperti jaringan komunikasi atau fasilitas kendali yang dapat memperlemah kemampuan operasional pihak yang dianggap berbahaya.
Serangan terhadap sistem siber musuh yang digunakan untuk mempersiapkan atau melancarkan serangan terhadap Jerman atau sekutunya.
Operasi covert di luar negeri, termasuk infiltrasi, pemantauan, atau kontrol sistem target.

Meskipun rancangan itu memberikan kekuatan baru, pemerintah menegaskan bahwa operasi seperti ini akan terjadi di bawah pengawasan politik dan hukum ketat — bukan sebagai tindakan semena-mena tanpa akuntabilitas.

Mekanisme Pengawasan dan Kontrol Parlementer

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, rancangan undang-undang memberi ketentuan bahwa BND tidak akan dapat menggunakan wewenang ofensif secara otomatis. Sebelum eksekusi operasi ofensif:

Dewan Keamanan Nasional Jerman harus menyatakan bahwa telah terjadi “ancaman sistematik” terhadap negara.
Komite pengawasan intelijen parlemen, yang dikenal sebagai Parliamentary Oversight Panel (PKGr), harus memberikan persetujuan dengan mayoritas dua pertiga anggota.

Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa keputusan strategis tidak diambil oleh satu pihak saja, melainkan melalui prosedur politik yang lebih luas dan transparan, sekaligus mencegah potensi catatan pelanggaran privasi atau hukum internasional.

Kritik dan Kekhawatiran atas Ekspansi Wewenang

Rencana perluasan kekuatan BND menuai kritik dari beberapa kalangan, termasuk kelompok hak sipil dan pakar kebebasan sipil yang khawatir bahwa pemberian wewenang serangan dan sabotase dapat mengaburkan garis antara intelijen defensif dan tindakan militer ofensif, serta potensi dampaknya terhadap privasi atau hukum internasional.

Kelompok pengamat juga mencatat bahwa aktivitas intelijen masa Perang Dingin tidak selamanya cocok dengan dinamika ancaman modern. Menurut mereka, perlu ada pembatasan yang lebih jelas terhadap operasi yang bisa menjalar menjadi konflik yang lebih besar atau berdampak pada pihak ketiga yang tidak terlibat.

Perbandingan Kebijakan Intelijen Global

Tidak hanya Jerman yang memikirkan perubahan semacam ini. Banyak negara demokratis di Eropa dan NATO telah mengadaptasi kebijakan intelijen mereka untuk mencakup ancaman modern seperti serangan siber, informasi operasi hybrid, serta penggunaan teknologi canggih dalam pengintaian dan proteksi nasional.

Beberapa negara telah menjadikan serangan siber defensif dan ofensif sebagai bagian dari strategi keamanan nasional mereka, di mana aksi terhadap target tertentu dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi infrastruktur penting. Ini menjadi bagian dari diskusi global tentang bagaimana negara demokratis merespons ancaman digital tanpa melanggar hukum internasional atau hak asasi manusia.

Dampak Terhadap Hubungan Internasional

Ekspansi kewenangan BND berpotensi memengaruhi hubungan Jerman dengan negara lain, terutama dalam hal operasi siber lintas batas dan diplomasi keamanan. Langkah ini mungkin dianggap sebagai eskalasi oleh negara yang menjadi target operasi, sehingga memunculkan dinamika baru dalam hubungan bilateral atau multilateralisme. Pengamat keamanan internasional menilai pentingnya transparansi dan koordinasi dengan sekutu untuk meminimalkan kesalahpahaman atau respons tak terduga.

Kesimpulan: Menyikapi Ancaman Modern dengan Keseimbangan

Rencana perluasan wewenang Badan Intelijen Federal Jerman menjadi indikasi nyata bahwa negara-negara demokratis kini menghadapi tantangan keamanan yang jauh lebih kompleks daripada di masa lalu. Jika disahkan, undang-undang baru ini akan menempatkan BND dalam peran yang lebih aktif dan ofensif, dengan kemampuan melakukan serangan siber dan sabotase sebagai bagian dari respons terhadap ancaman terhadap keamanan nasional — namun tetap di bawah mekanisme pengawasan yang ketat.