Indonesia–PBB Susun Program Kerja 2026, Fokus pada Ketahanan Bencana

Beritadunia.id — JAKARTA — Pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menyiapkan program kerja bersama untuk tahun 2026 yang memiliki fokus utama pada ketahanan bencana, pengurangan risiko bencana dan dukungan pemulihan pascabencana. Penyusunan rencana program ini dibahas secara komprehensif dalam perhelatan Indonesia–UN Consultative Forum (IUNCF) di Jakarta yang dihadiri pejabat senior dari berbagai badan PBB serta perwakilan pemerintah RI.

Forum itu menjadi momen penting untuk memperkuat kerja sama yang sudah terjalin antara Indonesia dan berbagai badan di bawah naungan PBB, termasuk Program Pembangunan PBB (UNDP), Dana Anak-anak PBB (UNICEF), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA).

Konsolidasi Kerja Sama Multilateral

Penyusunan program kerja 2026 merupakan buah dari pertemuan strategis antara pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, bersama para kepala lembaga PBB di Indonesia. Forum yang difasilitasi UN Resident Coordinator ini dirancang sebagai platform koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas nasional dengan agenda Agenda PBB 2030.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menyampaikan apresiasi pemerintah atas sinergi panjang antara Indonesia dan PBB yang terus berjalan selama bertahun-tahun. Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut harus lebih terintegrasi, terutama dalam penanganan bencana alam yang belakangan melanda wilayah Indonesia seperti banjir besar yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Arrmanatha menekankan pentingnya menyesuaikan program kerja PBB yang berjalan maupun yang direncanakan dengan prioritas nasional Indonesia, khususnya dalam inklusi unsur Disaster Risk Reduction (DRR) dan pembangunan kembali pascabencana di wilayah terdampak.

Peran PBB dalam Ketahanan dan Pemulihan Bencana di Indonesia

Menurut penyampaian para pemimpin badan PBB di Indonesia, organisasi internasional tersebut telah hadir secara nyata di berbagai wilayah di Nusantara. Totalnya, jaringan PBB saat ini tersebar di 189 distrik dengan dukungan lebih dari 200 staf yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan.

Secara khusus, bantuan PBB di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat — tiga provinsi yang terdampak bencana alam pada akhir 2025 — telah disalurkan di lebih dari 29 distrik dengan lebih dari 40 staf yang terlibat. Kehadiran PBB di daerah ini tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga mendukung pembangunan kapasitas masyarakat melalui berbagai program berkelanjutan.

Salah satu strategi utama yang ditawarkan oleh PBB adalah Community Resilience, yakni program yang membangun ketahanan komunitas terhadap risiko bencana melalui 14 program khusus. Program ini dirancang untuk mendukung prioritas pemerintah dalam rehabilitasi dan pemulihan jangka panjang yang selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Target Program Kerja 2026: Mitigasi, Koordinasi dan Pemulihan

Program kerja Indonesia–PBB untuk tahun 2026 dirumuskan dengan tiga pilar utama, yaitu: mitigasi risiko bencana, ketangguhan komunitas dan infrastruktur, serta pemulihan sosial-ekonomi di wilayah pascabencana. Pilar ini dibangun berdasarkan evaluasi dampak situasi darurat terakhir di kawasan timur Sumatera dan sejumlah wilayah lain di Indonesia yang rawan bencana hidrometeorologis.

Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menambahkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan langkah strategis dalam hal ketahanan bencana dan pembangunan jangka panjang, termasuk penerapan prinsip Build Back Better — konsep yang mengedepankan pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat dan infrastruktur di masa depan.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, forum menyepakati sejumlah inisiatif strategis, termasuk penyusunan Master Plan Platform Emergency Response. Rencana tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan program-program PBB secara lebih terkoordinasi dengan sistem penanganan bencana nasional yang dikelola pemerintah RI melalui Bappenas dan instansi terkait lain.

Selain itu, diskusi juga melibatkan upaya pengembangan konsep asuransi risiko iklim (climate risk insurance) guna menguatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat terhadap kejadian risiko bencana di masa depan. Program ini diharapkan akan memberi efek protektif terhadap keluarga terdampak dan sektor produktif yang rentan terhadap kerugian ekonomi.

Tantangan dan Kesempatan Kolaborasi

Koordinasi antara Indonesia dan PBB datang di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam yang menimpa wilayah Indonesia. Bencana banjir dan tanah longsor di beberapa provinsi Sumatera semakin menunjukkan pentingnya perencanaan sistematis yang bukan hanya fokus pada respon cepat, tetapi juga mitigasi dan rehabilitasi berkelanjutan.

Keterlibatan PBB dalam penanganan bencana di Indonesia dipandang sebagai kemitraan strategis yang memperkuat kapasitas nasional melalui pembagian pengetahuan, sumber daya dan teknis pengelolaan risiko. Badan PBB juga membuka dialog lanjutan guna memperluas dan menyesuaikan cakupan program kerja pada tahun 2026, memastikan bahwa semua inisiatif relevan dengan kondisi sosial-ekonomi dan kerentanan daerah setempat.

Menurut laporan, forum konsultatif ini menyepakati bahwa IUNCF akan terus menjadi wadah utama koordinasi kerja sama Indonesia–PBB pada 2026, memperkuat sinergi dan memastikan kesinambungan implementasi program yang telah disepakati.

Dampak Program bagi Masyarakat

Program kerja bersama ini diproyeksikan membawa dampak positif yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Melalui pendekatan disaster risk reduction, masyarakat akan dilibatkan dalam pemetaan risiko lokal, pelatihan kesiapsiagaan, serta perencanaan tanggap darurat yang lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi komunitas terhadap ancaman kekinian seperti perubahan iklim dan kejadian cuaca ekstrem.

Dukungan pemulihan yang lebih terstruktur melalui program PBB juga akan membantu daerah-daerah terdampak untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur publik, pemulihan ekonomi regional, layanan kesehatan, dan peningkatan kapasitas unit respons bencana lokal, termasuk BPBD dan lembaga kemanusiaan lainnya.

Menatap 2026 dengan Ketahanan yang Lebih Kuat

Secara keseluruhan, penyusunan program kerja Indonesia–PBB untuk 2026 mencerminkan arah baru dalam kerja sama multilateral yang tidak hanya memfokuskan pada respons darurat belaka, tetapi menekankan ketahanan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat mekanisme nasional dalam menghadapi bencana alam yang semakin kompleks.

Dengan dibukanya ruang dialog lanjutan dan kesiapan lembaga internasional untuk terlibat aktif, langkah ini dipandang sebagai awal dari kolaborasi strategis yang lebih kuat dan terukur, yang mampu menjawab tantangan bencana masa depan sekaligus mendorong pemulihan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia secara lebih holistik.