Thailand-Kamboja rampungkan dialog awal demi akhiri konflik perbatasan
Beritadunia.id — CHANNTHABURI, Thailand — Setelah berbulan-bulan terjadi bentrokan di sepanjang perbatasan kedua negara, Thailand dan Kamboja berhasil menyelesaikan perundingan awal dalam upaya mengakhiri konflik perbatasan yang telah menimbulkan korban dan dampak serius bagi warga sipil kedua negara. Diskusi tingkat teknis ini berlangsung dalam kerangka Komite Perbatasan Umum (General Border Committee/GBC) dan menjadi titik krusial menuju kemungkinan gencatan senjata yang lebih kuat.
Pertemuan yang digelar pada Rabu (24 Desember 2025) di pos lintas batas Ban Pakkad, Provinsi Chanthaburi, Thailand hanyalah langkah awal dari rangkaian negosiasi yang lebih luas. Meskipun pertemuan ini berlangsung singkat — kurang dari satu jam — namun pejabat kedua negara menggambarkan proses ini sebagai tanda positif bagi masa depan perdamaian.
Latar Belakang Konflik yang Berkepanjangan
Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja sepanjang 817 kilometer garis perbatasan telah menimbulkan ketegangan tinggi sejak awal Desember 2025, menyusul meningkatnya bentrokan bersenjata dan saling tuding antara kedua pihak. Menurut laporan internasional, gelombang kekerasan ini telah menyebabkan puluhan korban tewas serta ratusan ribu warga sipil mengungsi dari rumah mereka akibat pertikaian yang terus berkecamuk.
Kedua negara terlibat dalam sengketa panjang yang disebabkan oleh perselisihan tentang kedaulatan wilayah, banyak di antaranya kembali ke peta perbatasan era kolonial yang disengketakan. Meskipun terdapat sejumlah upaya damai sebelumnya, termasuk gencatan senjata yang difasilitasi negara ketiga seperti Malaysia dan Amerika Serikat, pertempuran kembali meletus setelah status gencatan senjata sempat rapuh.
Inti Dialog Awal GBC
Dalam pertemuan Konsultatif GBC awal, pihak militer kedua negara bertemu untuk menyusun dasar-dasar pembicaraan yang ditujukan untuk:
- Menghentikan permusuhan dan mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan.
- Menyetujui mekanisme pengawasan pihak ketiga untuk memastikan komitmen damai.
- Melakukan kerja sama dalam demining atau pembersihan ranjau di sepanjang perbatasan, demi meminimalisasi risiko terhadap warga sipil dan pasukan keamanan.
Deputi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand, Jenderal Nattapong Prowkaew, yang memimpin delegasi Thailand dalam perundingan tersebut, menjelaskan bahwa tujuan dialog awal ini adalah untuk membuka jalan bagi pembicaraan yang lebih substansial. Ia menggambarkan pertemuan itu sebagai “tanda yang baik” bahwa kedua pihak bersedia membangun titik temu untuk mengakhiri konflik, meskipun ia tidak merinci respons delegasi Kamboja agar tidak memperumit proses negosiasi.
Permintaan Resmi dari Kamboja dan Komitmen ASEAN
Permintaan untuk membuka kembali dialog datang dari Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja pada 22 Desember 2025, sebagai respons terhadap pertemuan darurat tingkat menteri ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. ASEAN berperan sebagai fasilitator dalam menyatukan kedua negara untuk berunding demi meredakan eskalasi.
Dalam surat resmi, Menteri Pertahanan Kamboja, Tea Seiha, mengusulkan agenda pembicaraan yang mencakup:
- Penghentian serangan secara segera.
- Pemulangan warga sipil yang mengungsi akibat konflik.
- Penguatan peran Tim Pengamat ASEAN (ASEAN Observer Team/AOT) untuk memonitor situasi secara independen.
- Penyelesaian sengketa melalui implementasi Deklarasi Bersama Kuala Lumpur yang ditandatangani pada Oktober 2025.
Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan keinginan Phnom Penh untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga mempertegas peran ASEAN dalam menyediakan jalur diplomatik konstruktif yang mendukung stabilitas regional.
Tiga Syarat Thailand untuk Perdamaian
Thailand, di pihak lain, menetapkan tiga syarat utama bagi tercapainya gencatan senjata:
- Penghentian permusuhan secara total dan permanen dengan pengawasan independen.
- Komitmen yang konsisten dan dapat diverifikasi untuk menjaga gencatan senjata.
- Kerja sama konkret dalam operasi bersama, termasuk pembersihan ranjau sepanjang garis perbatasan yang selama ini menambah risiko bagi warga sipil dan pasukan keamanan.
Posisi ini menggambarkan bahwa Bangkok ingin memastikan perdamaian bukan hanya deklaratif, tetapi juga nyata dan terukur di lapangan. Pemerintah Thailand juga menegaskan bahwa mereka berharap upaya bersama ini akan membuka peluang bagi stabilitas lebih permanen di kawasan perbatasan.
Tantangan Menuju Perdamaian
Dialog awal tersebut membuka peluang tetapi tidak serta-merta menyelesaikan konflik yang telah berlangsung intens. Masih terdapat sejumlah hambatan yang harus diatasi, termasuk:
❗ Akurasi Komitmen Kedua Pihak
Baik Thailand maupun Kamboja harus menunjukkan niat tulus dalam menghentikan operasi militer dan menghormati gencatan senjata secara konsisten. Sejak kekerasan meletus, kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran, termasuk penggunaan ranjau dan serangan artileri.
❗ Pengawasan Independen
Thailand menghendaki adanya pengawasan pihak ketiga yang netral untuk memastikan gencatan senjata dipatuhi. Rincian ini merupakan tantangan teknis yang memerlukan persetujuan dari kedua negara serta pihak eksternal yang independen.
❗ Dampak Sosial dan Kemanusiaan
Konflik telah menimbulkan pengungsian massal warga sipil di kedua sisi perbatasan. Indonesia dan negara ASEAN lainnya juga telah menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak kemanusiaan ini. Kehadiran warga sipil dalam pembicaraan perdamaian, meskipun tidak langsung, menjadi bagian penting untuk proses rehabilitasi sosial pascakonflik.
Mekanisme Negosiasi Selanjutnya
Dialog awal GBC dipandang sebagai faset awal perundingan yang lebih luas. Jika pembicaraan ini berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan teknis, akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri pertahanan yang direncanakan pada Sabtu (27 Desember 2025). Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk mengukuhkan kesepakatan yang lebih formal.
Langkah lain yang dipantau oleh komunitas internasional adalah bagaimana kedua negara dapat menyelaraskan Deklarasi Bersama yang telah disepakati sebelumnya dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka pemantauan ASEAN serta mekanisme bilateral yang ada.
Reaksi Regional dan Internasional
Upaya ini mendapatkan respon dari berbagai pihak, termasuk anggota ASEAN yang melihat perdamaian antara Thailand dan Kamboja sebagai elemen penting stabilitas kawasan Asia Tenggara. Rapat khusus Kepala Negara ASEAN di Kuala Lumpur sebelumnya juga menegaskan perlunya penghentian permusuhan dan pencarian solusi diplomatik konstruktif.
Selain itu, sejumlah negara seperti China menekankan peran mediator dan menyerukan penghentian pertikaian secepat mungkin untuk menjaga perdamaian regional. Pihak internasional lainnya, termasuk Amerika Serikat, juga mendorong agar komitmen gencatan senjata yang pernah dicapai sebelumnya dapat dipulihkan dan dipatuhi semua pihak.
Harapan dan Peluang Perdamaian
Dialog awal yang telah dirampungkan ini mencerminkan tekad kedua negara untuk meminimalisasi konflik bersenjata yang berkepanjangan dan memberikan ruang bagi kesejahteraan warga sipil yang terdampak. “Ini merupakan sinyal kuat bahwa solusi tidak hanya dapat dicapai melalui diplomasi, tetapi juga melalui komitmen bersama dari kedua belah pihak,” ujar seorang analis hubungan internasional.
Kehadiran ASEAN dan negara lain dengan dorongan diplomatik yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu kedua negara menavigasi konflik ini hingga tercapai gencatan senjata permanen dan mekanisme damai yang efektif—suatu tujuan yang krusial demi stabilitas kawasan jangka panjang.
Kesimpulan:
Perundingan awal antara Thailand dan Kamboja dalam kerangka GBC merupakan batu loncatan penting menuju perdamaian dan gencatan senjata di tengah konflik yang telah menciptakan kerusakan besar di perbatasan kedua negara. Meski tantangan tetap ada, keinginan untuk berdialog dan mewujudkan solusi damai menjadi sinyal kuat bagi upaya penyelesaian konflik yang lebih menyeluruh.
