Demi Hemat BBM Filipina Terapkan WFH, RI Gimana? Ini Kata Bahlil
Beritadunia.id – Lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah mulai memaksa banyak negara mengambil langkah penghematan energi. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian datang dari Filipina yang memutuskan menerapkan sistem kerja lebih fleksibel, termasuk kebijakan work from home (WFH) serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Langkah ini dilakukan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang meningkat seiring naiknya harga minyak dunia. Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan di Indonesia: apakah pemerintah juga akan menerapkan langkah serupa?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya memberikan penjelasan terkait kemungkinan kebijakan efisiensi energi di Indonesia.
Filipina Terapkan Kerja 4 Hari dan WFH
Pemerintah Filipina mengambil kebijakan penghematan energi dengan memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu di sejumlah kantor pemerintah. Selain itu, sebagian aktivitas kerja juga dialihkan menjadi work from home (WFH) guna mengurangi mobilitas masyarakat dan penggunaan bahan bakar.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. sebagai langkah sementara untuk menghadapi lonjakan harga energi global. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada awal Maret 2026 dan ditujukan untuk mengurangi konsumsi BBM serta listrik di sektor pemerintahan.
Selain pengurangan hari kerja, pemerintah Filipina juga meminta seluruh lembaga pemerintah melakukan efisiensi penggunaan listrik dan bahan bakar antara 10% hingga 20%.
Namun kebijakan tersebut tidak berlaku bagi sektor pelayanan darurat seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan layanan publik penting lainnya yang harus tetap beroperasi penuh.
Langkah ini diambil karena Filipina merupakan negara yang sangat bergantung pada impor energi. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya langsung terasa terhadap perekonomian domestik dan tingkat inflasi.
Dampak Lonjakan Harga Energi Global
Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kebijakan penghematan energi di berbagai negara. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global, sehingga harga minyak mentah melonjak tajam.
Kondisi tersebut memberikan tekanan bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi. Ketika harga minyak naik, biaya transportasi, produksi, dan distribusi barang juga ikut meningkat.
Filipina termasuk salah satu negara di Asia yang paling rentan terhadap fluktuasi harga energi karena sebagian besar kebutuhan minyaknya berasal dari impor. Oleh karena itu, pemerintahnya mengambil langkah cepat untuk menekan konsumsi BBM melalui pengurangan mobilitas kerja.
WFH dinilai sebagai solusi yang cukup efektif karena dapat mengurangi penggunaan kendaraan serta menekan konsumsi bahan bakar harian.
Respons Pemerintah Indonesia
Kebijakan Filipina tersebut memicu diskusi di Indonesia mengenai kemungkinan penerapan langkah serupa. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah Indonesia belum berencana menerapkan kebijakan pengurangan jam kerja atau WFH secara luas.
Menurut Bahlil, setiap negara memiliki kondisi yang berbeda sehingga kebijakan yang diambil juga harus disesuaikan dengan situasi domestik masing-masing.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan kajian mengenai langkah-langkah efisiensi energi yang paling tepat untuk Indonesia.
“Kita lagi melakukan exercise. Apa yang dilakukan negara lain itu tergantung kondisi masing-masing negara,” ujar Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM di Jakarta.
Ia juga menekankan bahwa efisiensi energi merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber energi yang dimiliki Indonesia.
Fokus Indonesia pada Program Energi Alternatif
Alih-alih mengurangi jam kerja seperti Filipina, pemerintah Indonesia saat ini lebih fokus memperkuat kebijakan energi alternatif.
Salah satu strategi yang sedang dipercepat adalah program biodiesel yang memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai campuran bahan bakar diesel.
Pemerintah berencana meningkatkan campuran biodiesel hingga B50, yaitu bahan bakar diesel yang terdiri dari 50% biodiesel dan 50% solar konvensional.
Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong penggunaan bahan bakar berbasis etanol melalui program E20. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
Jika harga minyak dunia terus meningkat hingga melampaui 100 dolar AS per barel, penggunaan energi alternatif seperti biodiesel dan etanol dinilai menjadi solusi yang lebih ekonomis bagi Indonesia.
Antisipasi Lonjakan Permintaan BBM
Selain kebijakan jangka panjang, pemerintah juga memprioritaskan stabilitas pasokan energi dalam jangka pendek.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus memastikan ketersediaan energi menjelang periode Ramadan dan Idulfitri, ketika konsumsi BBM biasanya meningkat signifikan.
Ketersediaan bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia harus tetap terjaga agar aktivitas masyarakat selama musim mudik dan libur panjang dapat berjalan lancar.
Karena itu, kebijakan efisiensi energi dalam skala besar masih akan dikaji lebih lanjut setelah pemerintah memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.
WFH sebagai Strategi Efisiensi Energi
Kebijakan WFH sebagai strategi penghematan energi sebenarnya bukan hal baru. Selama pandemi COVID-19, banyak negara menerapkan sistem kerja jarak jauh untuk mengurangi mobilitas masyarakat.
Selain membantu mengurangi penyebaran virus, sistem kerja tersebut juga terbukti mampu menekan konsumsi bahan bakar karena jumlah perjalanan harian berkurang drastis.
Dalam konteks krisis energi, kebijakan serupa kembali dipertimbangkan oleh sejumlah negara sebagai cara cepat untuk mengurangi penggunaan bahan bakar.
Namun implementasinya tetap bergantung pada kondisi ekonomi, infrastruktur digital, serta struktur tenaga kerja di masing-masing negara.
Tantangan Efisiensi Energi di Indonesia
Indonesia memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan Filipina. Sebagai negara kepulauan dengan populasi besar, kebutuhan energi domestik Indonesia sangat tinggi.
Selain sektor transportasi, konsumsi BBM juga berasal dari sektor industri, pembangkit listrik, serta aktivitas logistik.
Karena itu, kebijakan efisiensi energi harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi.
Program pengembangan energi terbarukan, diversifikasi sumber energi, serta peningkatan efisiensi industri menjadi beberapa langkah strategis yang saat ini diprioritaskan pemerintah.
Ketidakpastian Energi Global
Krisis energi global menunjukkan betapa pentingnya strategi ketahanan energi bagi setiap negara. Ketika konflik geopolitik mengganggu pasokan energi, negara-negara pengimpor minyak harus segera mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Filipina memilih mengurangi mobilitas kerja melalui WFH dan sistem kerja empat hari. Sementara Indonesia memilih memperkuat program energi alternatif serta menjaga stabilitas pasokan energi domestik.
Perbedaan strategi tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi krisis energi global.
Namun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa membebani perekonomian nasional.

