ArtisBerita ViralBlogPolitik

KIM JONG UN Murka, Pejabat Malas di Korut Bakal Kena Sikat

Beritadunia.id , Korea Utara — Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali membuat pernyataan keras yang menjadi sorotan internasional di tengah dinamika politik dan militer rezimnya. Dalam rapat besar Partai Buruh Korea yang berlangsung selama tiga hari, Kim menyampaikan kecaman langsung terhadap sejumlah pejabat pemerintah yang dianggapnya “malas”, tidak aktif, dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Pernyataan itu dipandang sebagai bagian dari upaya berulang untuk memperketat disiplin internal rezim dan memperkuat kontrol atas birokrasi negara yang tertutup itu.


Teguran Keras kepada Pejabat: Isi Inti Pernyataan Kim

Kim Jong Un menyatakan dengan tegas bahwa pejabat Korut yang menunjukkan “sikap kerja tidak aktif dan tidak bertanggung jawab” akan dihadapkan pada tindakan tegas. Ia mengecam apa yang disebutnya “pandangan ideologis yang salah” dan perilaku ceroboh pejabat yang tidak efektif dalam mendukung tujuan negara. Pernyataan itu disampaikan pada penutupan pertemuan Komite Pusat Partai Buruh Korea yang berlangsung di Pyongyang, menjelang kongres besar partai yang diperkirakan akan digelar awal tahun 2026 — kongres pertama dalam lima tahun terakhir.

Dalam pidatonya, Kim menekankan pentingnya memiliki keyakinan dan keberanian yang lebih besar dalam perjuangan ideologis dan tujuan nasional Korea Utara. Ia memandang bahwa pejabat harus tampil dengan semangat dan komitmen tinggi demi menjaga stabilitas negara di tengah kondisi global yang penuh tantangan.

Rezim Korea Utara biasanya menggunakan istilah “penyimpangan disiplin” sebagai eufemisme untuk merujuk pada praktik korupsi, kolusi, atau sikap tidak sesuai dengan kebijakan partai — yang berpotensi dihukum keras oleh pemerintah pusat. Pernyataan Kim kali ini juga dipandang sebagai pesan kuat bahwa perilaku semacam itu tidak akan ditoleransi.


Konteks Pertemuan Partai Buruh dan Agenda Politik Korut

Pertemuan yang menjadi panggung pernyataan keras Kim Jong Un ini merupakan bagian dari agenda penting Partai Buruh Korea, yang membahas berbagai kebijakan strategis termasuk persiapan kongres partai besar. Kongres Partai Buruh Korea menjadi momentum bagi rezim untuk menentukan arah kebijakan internal dan eksternal dalam beberapa tahun ke depan, meskipun detail rencana yang dibahas tidak dipublikasikan secara jelas oleh media resmi Korut.

Media resmi negara, seperti Korean Central News Agency (KCNA), biasanya hanya merilis ringkasan terbatas tentang agenda internal pemerintahan dan pertemuan tingkat tinggi, namun pidato-pidato ini sering dianalisis secara luas oleh pengamat internasional sebagai cerminan prioritas politik rezim. Di sisi lain, langkah ini juga memberikan sinyal bahwa Kim ingin mempertegas otoritasnya menjelang kongres yang akan menetapkan arah kebijakan besar bagi partai berkuasa.


Kritik Terhadap Sikap Pejabat: Ideologi, Disiplin, dan Moral Kerja

Kim Jong Un menyoroti bahwa mereka yang dianggap “berpikir salah secara ideologis” atau menampilkan perilaku tidak aktif dan tidak bertanggung jawab telah menciptakan penyimpangan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan negara. Istilah-istilah ini, yang sering digunakan oleh lembaga propaganda negara, menunjukkan berbagai masalah birokrasi mulai dari kurangnya ketaatan terhadap garis partai hingga kegagalan administratif.

“Pejabat harus memiliki keyakinan dan keberanian besar untuk masa depan perjuangan dan tujuan negara kita,” demikian salah satu pernyataan Kim yang dikutip dari media resmi Korut. Ungkapan ini menggambarkan tekanan ideologis kuat yang dibebankan kepada birokrasi Korut di tengah tantangan domestik maupun internasional.

Beberapa pengamat politik internasional menilai bahwa Kim Jong Un menggunakan retorika semacam ini sebagai cara untuk memperkuat loyalitas terhadap Partai Buruh Korea sekaligus meredam potensi ketidakpuasan atau ketidakstabilan internal — terutama di tengah sanksi internasional yang berat dan tekanan ekonomi yang terus berlangsung. Namun, detail konkret mengenai tindakan yang akan diambil terhadap pejabat-pejabat yang dikritik tidak diungkapkan secara terperinci dalam laporan resmi.


Pujiannya terhadap Militer Korut dan Hubungan dengan Rusia

Selain kecaman terhadap pejabat, Kim juga menyampaikan pujian terhadap tentara Korea Utara yang disebutnya berperan aktif dalam operasi luar negeri — khususnya dukungan terhadap Rusia dalam konflik yang melibatkan perang di Ukraina. Kim menyatakan bahwa kontribusi pasukan Korea Utara dalam perang tersebut membuktikan “prestise negara dan tentara sebagai pasukan yang selalu menang dan pelindung hak bagi keadilan internasional”, sebuah retorika yang mencerminkan upaya Pyongyang untuk memperkuat citra militernya.

Pengamat menilai bahwa pujian ini memiliki dua fungsi: pertama, untuk meningkatkan moral militer di negara yang menghadapi berbagai tekanan; kedua, sebagai alat propaganda untuk memperkuat dukungan domestik terhadap kebijakan luar negeri Korut terkait aliansinya dengan Rusia. Dalam konteks strategi geopolitik, hubungan Korut dengan Rusia telah tumbuh di beberapa tahun terakhir dan termasuk partisipasi pasukan Korea Utara di luar negeri sebagai bagian dari dukungan terhadap sekutu strategisnya.


“Penyimpangan Disiplin” dan Ancaman Korupsi

Media resmi Partai Buruh Korea menyebut bahwa pertemuan besar tersebut telah menemukan sejumlah “penyimpangan dalam disiplin.” Istilah ini kerap digunakan oleh rezim sebagai istilah halus untuk menyebut korupsi, kolusi, dan ketidakpatuhan pejabat terhadap standar partai. Meski tidak disebutkan secara spesifik kasus apa yang dimaksud, penggunaan istilah ini memberikan gambaran soal kekhawatiran rezim terhadap perilaku pejabat yang tidak sesuai dengan arahan ideologis yang diharapkan.

Beberapa analis internasional berpendapat bahwa kritik semacam ini biasanya digunakan setiap kali rezim menghadapi tantangan internal — baik itu kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi maupun kelambanan dalam penegakan disiplin partai. Kritikan itu juga dapat menjadi dasar bagi reshuffle pejabat atau bahkan tindakan keras terhadap mereka yang dianggap melanggar standar kerja.


Analisis: Apa Artinya bagi Korut?

1. Penguatan Kontrol Internal

Retorika keras terhadap pejabat dan tekanan disiplin menunjukkan bahwa Kim Jong Un berupaya menjaga kendali penuh atas birokrasi negara — terutama saat menghadapi tantangan global dan politik domestik. Kritikan terhadap “malas” dan tidak bertanggung jawab menjadi pesan kuat bahwa kesetiaan dan kinerja ideologis menjadi kriteria utama dalam struktur pemerintahan.

2. Isyarat Politik Menjelang Kongres Partai

Rapat besar yang menyoroti isu-isu utama — termasuk virus “penyimpangan disiplin” — dipandang sebagai persiapan menuju kongres besar Partai Buruh Korea yang akan datang. Kongres ini diperkirakan akan menjadi titik penting dalam menentukan arah kebijakan strategis dalam lima tahun mendatang, serta mengukuhkan posisi Kim sebagai pemimpin tertinggi.

3. Propaganda dan Citra Militer

Dengan menggabungkan pujian terhadap militer sambil mengkritik birokrat, Kim mampu menegaskan narasi bahwa negara tetap kuat dan siap melawan ancaman luar, sekaligus menjaga loyalitas internal melalui penegakan disiplin yang ketat.


Kesimpulan

Pidato keras Kim Jong Un yang menargetkan pejabat yang “malas” dan tidak bertanggung jawab mencerminkan upaya rezim Korea Utara untuk memperkuat kontrol internal serta menegaskan ekspektasi ideologis dan kinerja terhadap birokrat negara. Kritikan ini disampaikan dalam forum tinggi Partai Buruh Korea yang juga membahas isu kebijakan besar dan persiapan kongres partai di awal 2026.

Selain itu, pujian terhadap peran militer Korut menunjukkan bahwa rezim tetap menggunakan narasi kebangkitan militer sebagai alat propaganda domestik serta sebagai cara memperkuat hubungan strategis dengan sekutu seperti Rusia.

Penekanan pada disiplin dan seruan untuk menghentikan “praktik jahat” di antara pejabat menjadi sinyal bahwa Kim Jong Un terus menuntut loyalitas absolut dan dedikasi dari semua elemen pemerintahan — sebuah ciri khas dari sistem otoritarian Korut yang tidak memberikan toleransi terhadap sikap yang dianggap melemahkan negara dan partai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *