Di Sidang Kabinet, Prabowo Sebut Ada Pihak Luar yang Tidak Suka Indonesia Kuat
Beritadunia.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang menarik perhatian publik saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Prabowo menyinggung keberadaan “pihak-pihak luar” yang dianggapnya tidak menyukai Indonesia sebagai negara yang kuat dan mandiri.
Menurutnya, pernyataan itu disampaikan dalam konteks respons pemerintah terhadap bencana alam yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera — termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat — serta upaya cepat pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana tersebut.
Narasi Pemerintah di Tengah Bencana Sumatera
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah bertindak cepat dan masif dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Ia menyebut bahwa puluhan ribu personel telah dikerahkan sejak awal terjadinya bencana, termasuk TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas, serta peralatan berat dan logistik distribusi ke lokasi terdampak.
Prabowo menolak klaim bahwa pemerintah “tidak hadir” di lokasi bencana. Ia menyatakan bahwa bukti nyata kehadiran negara sudah terlihat dalam pengerahan sumber daya besar sejak fase awal penanganan korban dan evakuasi.
Pernyataan Soal “Pihak Luar” dan Kekuatan Indonesia
Pernyataan yang menjadi sorotan publik adalah ketika Prabowo menyebut ada kekuatan yang tidak suka melihat Indonesia kuat. Ia menjelaskan bahwa di tengah respons darurat bencana, muncul narasi informasi yang menurutnya tidak benar, termasuk klaim-klaim bernada negatif tentang peran pemerintah.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa ia menduga sebagian orang, termasuk pihak-pihak tertentu dengan motivasi politik atau bahkan kekuatan luar, tidak suka melihat Indonesia menunjukkan kapasitasnya sebagai negara kuat.
Kalimat tersebut lantas memicu perdebatan di ruang publik, terutama karena disampaikan dalam forum resmi pemerintahan tingkat tinggi. Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa ia berbicara berdasarkan pengamatan atas narasi yang berkembang selama penanganan krisis.
Kebijakan Penanganan Bencana dan Kapasitas Negara
Pernyataan itu dibarengi dengan penekanan pada kemampuan Indonesia dalam menangani krisis. Prabowo menyebut bahwa kekuatan negara terbukti dari efek respons yang cepat dan terkoordinasi, serta kerja sama antara lembaga pemerintah dalam mengatasi tantangan besar seperti bencana alam yang berdampak luas.
Menurut data terbaru, bencana yang disebabkan siklon tropis di akhir November telah mengakibatkan ratusan korban jiwa di Sumatera dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Pemerintah nasional telah memprioritaskan pemulihan infrastruktur dan rehabilitasi di daerah terdampak.
Kritik Narasi dan Misinformasi
Prabowo juga menanggapi soal narasi yang dianggap sebagai misinformasi selama proses penanggulangan bencana. Ia memberikan contoh isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tidak hadir atau lambat dalam menanggapi situasi kritis di lapangan. Pernyataan ini merupakan bagian dari reaksinya terhadap informasi yang menurutnya menyesatkan.
Ketika situasi krisis seperti ini muncul, pemerintah kerap harus menghadapi arus informasi cepat di media sosial dan platform online — termasuk narasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pernyataan Presiden adalah respons terhadap tantangan tersebut.
Reaksi Publik dan Respons Tokoh Nasional
Pernyataan Prabowo tentang “pihak luar” yang tidak menyukai Indonesia kuat memicu beragam respons dari masyarakat, pemimpin opini, serta kalangan politisi. Sebagian pihak menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi pengaruh luar dalam kondisi nasional yang sedang rentan. Namun, lainnya mengingatkan agar narasi semacam itu tidak menimbulkan polarisasi atau ketakutan yang tidak perlu.
Tokoh masyarakat sipil dan beberapa kelompok advokasi menekankan pentingnya fokus pada fakta dan data saat menghadapi krisis, terutama ketika menyangkut peran negara dan solidaritas nasional di tengah bencana.
Konteks Politik dan Keamanan Nasional
Pernyataan semacam ini bukan hal baru di lingkungan politik Indonesia. Dalam beberapa kesempatan sepanjang 2025, Presiden Prabowo juga pernah menyinggung tantangan keamanan nasional dan pengaruh eksternal dalam konteks Indonesia yang semakin berkembang di panggung global. Namun, fokus kali ini lebih spesifik terkait respons bencana dan kehadiran pemerintah di lapangan.
Pernyataan terkait kekuatan luar yang tidak suka Indonesia kuat menjadi catatan tersendiri dalam era kepemimpinan Prabowo, terutama karena dikaitkan dengan isu kedaulatan dan independensi nasional.
Peran Pemerintah dalam Situasi Krisis
Dalam pidatonya di Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo juga memuji sinergi antarinstansi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia menyampaikan bahwa koordinasi antara TNI, Polri, BNPB, Basarnas, kementerian terkait, serta relawan memiliki peran sentral dalam penanganan darurat di daerah terdampak.
Kekuatan kolektif ini, menurut Prabowo, menunjukkan bahwa negara memiliki kapasitas untuk merespons tantangan besar tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan asing. Hal ini sejalan dengan prinsip kemandirian nasional yang ia tekankan secara berulang.
Dinamika Politik dalam Sidang Kabinet
Sidang Kabinet Paripurna merupakan forum rapat berkala para pejabat eksekutif tertinggi Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan nasional dan koordinasi tata kelola pemerintahan. Pernyataan yang mencuat dalam forum ini mencerminkan dinamika politik dan tantangan yang sedang dihadapi pemerintah.
Para menteri dan pejabat tinggi yang hadir juga membahas rezim penanggulangan bencana, evaluasi respons tanggap darurat, serta strategi pemulihan jangka menengah dan panjang. Pidato Presiden menjadi bagian inti dalam menetapkan arah kebijakan pemerintah selanjutnya.
Kesimpulan: Waspada namun Tegas dalam Kebijakan
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut adanya pihak luar yang tidak menyukai Indonesia kuat dalam konteks Sidang Kabinet Paripurna menjadi salah satu momen politik penting pada akhir tahun 2025. *) Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap narasi yang tidak benar sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan bertindak cepat dalam situasi krisis.
Dalam waktu yang sama, pidato tersebut mencerminkan keinginan pemerintah untuk menegaskan kedaulatan nasional dan kapasitas Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya serta kemampuan untuk menangani tantangan besar secara mandiri.
