Proyek China di Nepal Berulang Kali Terseret Korupsi, Ada Apa?
Beritadunia.id – Korupsi telah lama menjadi persoalan struktural di Nepal — dan belakangan ini, perhatian publik semakin tertuju pada proyek-proyek besar yang melibatkan perusahaan China. Menurut laporan media, sejumlah skandal besar telah mengungkap pola penyalahgunaan, kolusi, dan lemahnya mekanisme pengawasan di balik proyek-proyek tersebut.
Kasus terbaru yang menyeret dua perusahaan China — Asia Info Linkage Technologies dan Asia Info Yunghang Software Limited — terjadi pada sektor telekomunikasi milik Nepal Telecom. Kontrak sistem penagihan yang diberikan kepada perusahaan tersebut disebut dimanipulasi: ada mark-up harga, perjanjian pemeliharaan yang diragukan, serta pengabaian prosedur tender yang transparan. Nilai kerugian yang ditaksir dalam kasus ini melebihi NRs 334 juta.
Lebih dari sekadar masalah satu proyek — pola ini menunjukkan luka lama: ketika institusi pengawasan lemah dan ketergantungan pada investasi asing tinggi, ruang korupsi terbuka lebar. Kombinasi antara pengaruh asing dan kelemahan regulasi domestik menciptakan kondisi yang ideal untuk penyimpangan.
✈️ Kasus Besar: Skandal di Proyek Infrastruktur — Dari Bandara Hingga Proyek Energi
🛫 Proyek Bandara Internasional Pokhara International Airport
Proyek bandara di Pokhara yang dibiayai dan dibangun oleh perusahaan China — China CAMC Engineering — menjadi sorotan utama. Menurut laporan subkomite di parlemen Nepal, proyek tersebut penuh dengan “irregularitas dan korupsi.” Estimasi kerugian akibat penyimpangan mencapai sekitar NRs 14–22 miliar.
Temuan menunjukkan biaya proyek dilebihkan, konstruksi tidak sesuai spesifikasi, kualitas material dipertanyakan, dan banyak pekerjaan dibayar padahal tidak selesai. Beberapa fasilitas penting — seperti sistem drainase dan pemadatan tanah — dicatat telah dibayar tetapi tidak diselesaikan.
Akibatnya, bandara yang dijuluki “proyek prestise” ini menjadi beban finansial — bukan aset — bagi Nepal. Ekspektasi penerbangan internasional tidak tercapai, sementara beban utang tetap mengganjal.
⚡ Proyek Energi & Jalan: Tuduhan Kecurangan & Kinerja Buruk
Selain sektor telekomunikasi dan bandara, proyek energi dan jalan yang melibatkan perusahaan China juga kecipratan tudingan serupa. Misalnya, tender untuk proyek pembangkit listrik Jagadulla Hydroelectric Project di Dolpa dilaporkan tersandung dugaan pemalsuan dokumen oleh pemasok China — yang menyebabkan protes dari pesaing tender lain. Kasus ini kini ditangani oleh lembaga anti-korupsi dan badan pengadaan publik Nepal.
Demikian pula sejumlah proyek jalan dan infrastruktur lain yang dibiayai atau digarap oleh kontraktor China — banyak dilaporkan mengalami keterlambatan, pelaksanaan tidak sesuai kontrak, atau hasil yang tidak memuaskan. Kritik terhadap perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa masalah korupsi dan manajemen buruk jauh melampaui sektor tunggal.
⚠️ Faktor Pemicu: Kenapa Korupsi Kerap Muncul dalam Proyek Berskala Besar
Analisis terhadap sejumlah kasus menyebutkan beberapa faktor struktural yang menjadi pemicu utama kegagalan dan korupsi:
- Lemahnya mekanisme pengawasan dan kelembagaan — instansi pengawasan dan pengadaan di Nepal sering kekurangan kapasitas dan independensi, sehingga sulit mendeteksi penyimpangan dari awal.
- Ketergantungan pada kontraktor asing tanpa transparansi penuh — proyek sering ditangani oleh perusahaan asing (khususnya China) melalui mekanisme “tender tertutup” atau “kontrak tertutup”, mengurangi keterlibatan publik dan pengawasan.
- Insentif finansial & politis yang salah arah — kontraktor asing dan oknum lokal bisa mendapatkan keuntungan besar dari mark-up biaya, komisi, atau deal tertutup; hal ini membuat integritas proyek mudah dikompromikan.
- Infrastruktur kelembagaan & perencanaan buruk — dalam beberapa proyek, studi kelayakan dan evaluasi kebutuhan tidak dilakukan dengan serius; menyebabkan hasil akhir tidak sesuai target, pemborosan, dan kegagalan implementasi.
🌐 Implikasi Politik, Ekonomi & Kedaulatan Nepal
Kasus-kasus korupsi yang melibatkan proyek China di Nepal berdampak luas — tidak sekadar ekonomi, tetapi juga politik dan kedaulatan nasional. Beberapa konsekuensi nyata:
- Beban utang dan beban fiskal meningkat — investasi yang bermasalah membuat Nepal terjerat utang, sementara hasil proyek tidak sesuai harapan, membuat pemerintah dan rakyat harus menanggung kerugian.
- Kepercayaan publik melemah terhadap institusi dan investasi asing — ketika proyek besar gagal dan dinodai korupsi, publik semakin skeptis terhadap kerja sama internasional dan pemerintah.
- Risiko kedaulatan & ketergantungan eksternal — kesepakatan tertutup dan dominasi kontraktor asing bisa melemahkan kontrol domestik terhadap aset strategis, sehingga mengurangi kemandirian nasional.
- Stigma terhadap investasi luar & proyek infrastruktur — investor bisa ragu melakukan investasi di Nepal jika reputasi risiko korupsi terus melekat, mempengaruhi pembangunan jangka panjang.
📌 Upaya & Tantangan Reformasi: Apa yang Diperlukan agar Proyek Aman & Transparan
Beberapa langkah penting yang disarankan para pengamat agar Nepal bisa memperbaiki reputasi dan efektivitas proyek-projek besar:
- Memperkuat lembaga pengawasan & audit — lembaga independen seperti badan anti-korupsi harus diberi wewenang dan sumber daya untuk audit dan investigasi proyek asing.
- Keterbukaan proses tender & transparansi kontrak — semua proyek harus melalui mekanisme tender terbuka, dengan dokumen publik dan partisipasi masyarakat agar tidak ada ruang untuk kolusi.
- Evaluasi kelayakan dan dampak sebelum proyek disetujui — studi dampak lingkungan, kebutuhan nasional, dan kelaikan finansial harus dilakukan sebelum kontrak final ditandatangani.
- Akuntabilitas terhadap pelaku penyimpangan — pejabat dan oknum kontraktor yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum sesuai hukum, untuk memberikan efek jera.
- Diversifikasi mitra dan pendanaan — agar tidak terlalu bergantung pada satu negara donor/ kontraktor; melibatkan beragam mitra bisa membantu menjaga keseimbangan dan kedaulatan.
🧭 Kesimpulan — Antara Kerja Sama & Risiko: Nepal di Persimpangan Kebijakan
Kerja sama antara Nepal dan China melalui proyek-proyek besar seharusnya membawa manfaat: infrastruktur, konektivitas, dan peningkatan kualitas hidup. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tanpa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan kuat — investasi asing bisa berubah menjadi beban: utang, infrastruktur gagal, dan korupsi sistemik.
Proyek-proyek seperti bandara di Pokhara dan sistem telekomunikasi di Nepal menjadi peringatan keras: bahwa strategi pembangunan harus disertai tata kelola yang baik. Jika gagal — bukan kemajuan yang tercipta, melainkan kemunduran.
Nepal kini berada di persimpangan: terus menggandeng kerja sama internasional, atau bangkit dengan reformasi mendalam — supaya proyek besar tidak lagi identik dengan skandal, tetapi dengan transparansi, kemajuan, dan kedaulatan nasional.

