Trump Jual Kursi Dewan Perdamaian Gaza Seharga Rp16,9 Triliun
Beritadunia.id — Usaha mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggalang dukungan internasional dalam kerangka Dewan Perdamaian Gaza menuai kritik tajam setelah muncul laporan bahwa AS meminta negara-negara anggota membayar setidaknya USD 1 miliar (sekitar Rp16,9 triliun) sebagai syarat untuk mendapatkan posisi permanen di badan itu. Kebijakan ini dipandang oleh banyak pengamat sebagai langkah kontroversial yang bisa mengaburkan tujuan perdamaian dan menimbulkan resistensi di kalangan negara mitra dan sekutu internasional.
Inisiatif Dewan Perdamaian Gaza sendiri diperkenalkan oleh Trump sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diumumkannya sebelumnya untuk mengakhiri konflik panjang di Jalur Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menciptakan krisis kemanusiaan besar sejak perang meletus pada Oktober 2023.
Skema ‘Pembelian Kursi’ dalam Dewan Perdamaian
Menurut dokumen rancangan piagam Dewan Perdamaian yang dikutip oleh Bloomberg, setiap negara memiliki hak menjabat sebagai anggota Dewan selama maksimal tiga tahun sejak piagam mulai berlaku. Namun, masa keanggotaan tiga tahun itu bisa dihapus jika negara tersebut menyumbangkan lebih dari USD 1 miliar dalam bentuk dana tunai dalam tahun pertama keanggotaan — menjadikannya anggota permanen tanpa batas waktu tertentu.
Dalam hal ini, Trump akan menjadi ketua pertama Dewan Perdamaian dan memiliki wewenang luas untuk menentukan negara yang diundang serta memutuskan perpanjangan masa keanggotaan. Proposal ini juga menyatakan bahwa keputusan apa pun yang dibuat dalam Dewan tetap memerlukan pengesahan dari ketua — dalam hal ini Trump.
Langkah ini dianggap banyak pihak sebagai semacam ’jual kursi permanen’ dalam badan internasional yang mencakup masalah perdamaian dan stabilitas — sebuah model yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam organisasi semacam ini.
Apa Itu Dewan Perdamaian Gaza?
Dewan Perdamaian Gaza — atau yang dikenal juga sebagai Gaza Board of Peace — merupakan sebuah badan yang dirancang untuk menjalankan rencana perdamaian yang digagas Trump, terutama mengawasi proses stabilisasi, rekonstruksi, administrasi, serta langkah diplomasi pascakonflik.
Dewan ini diproyeksikan melibatkan sejumlah tokoh penting dan pemimpin internasional terkemuka, termasuk nama seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, tokoh bisnis seperti Ajay Banga, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta menantu Trump, Jared Kushner.
Walaupun awalnya fokusnya adalah Jalur Gaza, beberapa laporan internasional menyebut bahwa konsep Dewan Perdamaian ini dapat diperluas ke konflik global lainnya di masa depan, seperti perang di Ukraina dan krisis lain, menjadikan badan ini kemungkinan memiliki mandat yang lebih besar daripada sekadar isu Gaza saja.
Reaksi dan Kritik Internasional
Rencana Trump meminta kontribusi finansial besar dari negara lain untuk mendapatkan keanggotaan permanen di Dewan Perdamaian Gaza memicu banyak kritik global. Beberapa pengamat internasional menilai bahwa instrumen semacam itu justru dapat mencederai proses diplomasi karena mengaitkan perdamaian dengan kemampuan finansial negara tertentu.
Kritik juga datang dari pihak yang mempertanyakan apakah badan seperti ini dapat efektif bila keanggotaannya lebih ditentukan oleh “sumbangan besar” ketimbang komitmen nyata terhadap solusi damai dan pembangunan berkelanjutan. Sementara Trump dan pendukungnya menganggap rencana ini sebagai cara inovatif untuk memastikan dana besar tersedia bagi rekonstruksi Gaza, banyak analis menilai pendekatan ini berisiko melemahkan posisi PBB dan mekanisme multilateralisme.
Dewan Perdamaian vs Organisasi Internasional Lain
Salah satu kekhawatiran yang diangkat oleh kritikus adalah kemungkinan badan ini menggeser peran institusi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Piagam Dewan Perdamaian ini memiliki banyak elemen yang bersinggungan dengan mandat PBB, sementara Trump sendiri dikenal pernah menarik AS dari sejumlah badan PBB karena kritik terhadap efektivitas mereka.
Para pendukung inisiatif Trump berargumen bahwa Dewan Perdamaian dapat bergerak lebih cepat dan fleksibel dibanding badan multilateral tradisional, serta dapat memobilisasi dana besar secara lebih efisien. Namun skeptisisme tetap kuat, terutama di kalangan diplomat Eropa dan negara berkembang yang memandang model ini sebagai potensi dominasi geopolitik baru oleh AS.
Konsekuensi Pergeseran Diplomasi Global
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza merupakan bagian penting dari strategi Trump untuk menegakkan rencananya menyelesaikan konflik di Jalur Gaza, tetapi juga mencerminkan pergeseran dalam taktik diplomasi global. Pendekatan yang menggabungkan stabilisasi pascakonflik dengan pendanaan besar bisa membuka peluang, namun juga memperkenalkan risiko baru jika tidak diimbangi dengan legitimasi politik yang kuat dan dukungan luas dari negara anggota PBB.
Pihak oposisi dan beberapa pengamat juga menyoroti bahwa badan semacam ini harus bekerja sama erat dengan otoritas lokal, organisasi kemanusiaan, serta negara tetangga Palestina supaya hasil yang diharapkan — yaitu perdamaian yang berkelanjutan — dapat tercapai tanpa memperburuk ketegangan yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Kesimpulan: Isu Finansial dalam Perdamaian Gaza Menjadi Sorotan
Usaha Trump meminta lebih dari USD 1 miliar untuk kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza telah menimbulkan debat intens di kancah diplomatik internasional. Sementara pemerintahan AS dan pendukung rencana ini menyatakan dana besar diperlukan demi rekonstruksi Gaza, banyak pihak mengkhawatirkan dampak model finansial tersebut terhadap legitimasi proses perdamaian dan hubungan antarnegara di masa depan.
Isu ini juga mencerminkan bagaimana konflik Gaza, yang telah berlangsung bertahun-tahun, kini memasuki fase lebih kompleks dalam dinamika global, dengan pendekatan diplomasi baru yang belum banyak diuji sebelumnya dalam sejarah penyelesaian konflik internasional.
