Daftar Negara yang Menolak Tindakan Trump Menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro
beritadunia.id – Pada awal Januari 2026, dinamika politik global kembali bergejolak. Kali ini, perhatian dunia tertuju pada keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Langkah tersebut segera memicu gelombang kecaman internasional. Akibatnya, hubungan diplomatik antarnegara kembali diuji secara serius.
Sebagai kepala negara yang masih menjabat, Maduro ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat dan langsung dibawa ke New York untuk menghadapi sejumlah dakwaan pidana. Namun demikian, keputusan sepihak ini tidak hanya menimbulkan polemik hukum, tetapi juga memicu penolakan terbuka dari banyak negara. Oleh karena itu, isu ini berkembang menjadi persoalan geopolitik global.
Latar Belakang Penangkapan Nicolás Maduro
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan Maduro dalam jaringan perdagangan narkoba internasional. Selain itu, Washington mengklaim memiliki dasar hukum domestik yang kuat untuk menjalankan operasi tersebut.
Meski demikian, banyak pihak mempertanyakan legitimasi langkah tersebut. Sebab, hingga kini, Nicolás Maduro masih diakui sebagai presiden Venezuela oleh sejumlah negara dan organisasi internasional. Oleh karena itu, penangkapan seorang kepala negara aktif dinilai sebagai preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Di sisi lain, Maduro sendiri menolak seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyebut penangkapannya sebagai bentuk penculikan politik. Pernyataan tersebut kemudian memperkuat reaksi keras dari negara-negara yang menentang tindakan Amerika Serikat.
Amerika Latin: Penolakan Terkeras Datang dari Kawasan Regional
Negara-negara Amerika Latin menjadi pihak pertama yang menyuarakan penolakan. Hal ini wajar, mengingat kawasan tersebut memiliki sejarah panjang intervensi asing yang menyisakan trauma kolektif. Oleh sebab itu, respons yang muncul berlangsung cepat dan tegas.
Brasil
Presiden Brasil menilai tindakan Amerika Serikat sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara. Lebih jauh, Brasil menegaskan bahwa penyelesaian konflik Venezuela seharusnya ditempuh melalui jalur diplomasi, bukan operasi militer.
Kolombia
Sementara itu, Kolombia menyoroti potensi dampak regional yang serius. Menurut pemerintah Kolombia, intervensi sepihak berisiko menciptakan instabilitas politik dan keamanan di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, Kolombia menyerukan dialog internasional.
Meksiko
Di sisi lain, Meksiko kembali menegaskan prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi dasar kebijakan luar negerinya. Pemerintah Meksiko menilai bahwa tidak ada justifikasi hukum internasional yang membenarkan penangkapan kepala negara oleh kekuatan asing.
Chile dan Uruguay
Selain itu, Chile dan Uruguay menyatakan kekhawatiran mendalam. Kedua negara menilai tindakan tersebut dapat menjadi preseden buruk yang mengancam stabilitas politik Amerika Latin secara keseluruhan.
Penolakan Negara-Negara Besar Dunia
Tidak hanya Amerika Latin, penolakan juga datang dari negara-negara besar dunia. Hal ini menunjukkan bahwa isu penangkapan Maduro telah melampaui konteks regional.
Cina
Cina secara terbuka mengecam langkah Amerika Serikat. Menurut Beijing, tindakan tersebut bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip kedaulatan negara. Oleh karena itu, Cina mendesak penyelesaian melalui mekanisme internasional.
Rusia
Sementara itu, Rusia menyebut operasi tersebut sebagai tindakan ilegal. Rusia menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum internasional yang membenarkan penangkapan kepala negara aktif oleh negara lain. Dengan demikian, Moskow memperingatkan potensi eskalasi konflik global.
Iran
Iran pun menyampaikan kecaman serupa. Menurut Teheran, intervensi militer Amerika Serikat hanya akan memperburuk ketegangan internasional. Oleh sebab itu, Iran menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional.
Sikap Uni Eropa dan Negara-Negara Barat
Di Eropa, respons yang muncul cenderung lebih diplomatis. Namun demikian, kekhawatiran tetap disampaikan secara terbuka.
Uni Eropa menilai bahwa tindakan Amerika Serikat berpotensi melemahkan tatanan hukum internasional. Oleh karena itu, Uni Eropa menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum dan politik.
Prancis dan Jerman, misalnya, menyatakan keprihatinan mendalam. Kedua negara sepakat bahwa penggunaan kekuatan militer tanpa mandat internasional berisiko merusak stabilitas global.
Respons Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada saat yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan darurat Dewan Keamanan. Dalam forum tersebut, mayoritas anggota mengecam tindakan Amerika Serikat. Namun demikian, tidak ada resolusi resmi yang dihasilkan.
Kegagalan ini terjadi karena hak veto Amerika Serikat. Akibatnya, Dewan Keamanan tidak mampu mengambil langkah konkret meski kecaman meluas. Kondisi ini kembali memunculkan kritik terhadap efektivitas sistem multilateral global.
Dampak Geopolitik dan Diplomatik
Penolakan internasional terhadap penangkapan Maduro membawa dampak signifikan. Pertama, kepercayaan terhadap komitmen Amerika Serikat pada hukum internasional kembali dipertanyakan. Kedua, ketegangan geopolitik global berpotensi meningkat.
Selain itu, kawasan Amerika Latin menghadapi risiko instabilitas baru. Jika konflik berlarut-larut, gelombang pengungsi dan krisis ekonomi dapat semakin memburuk. Oleh karena itu, banyak negara mendesak solusi diplomatik segera.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, tindakan Presiden Donald Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro memicu penolakan luas dari berbagai negara. Mulai dari Amerika Latin hingga Eropa dan Asia, mayoritas menilai langkah tersebut melanggar hukum internasional.
Oleh karena itu, kasus ini menjadi ujian besar bagi tatanan global. Jika praktik intervensi sepihak terus dibiarkan, stabilitas internasional akan semakin rapuh. Dengan demikian, tekanan dunia internasional kini tertuju pada upaya penyelesaian damai yang menghormati hukum dan kedaulatan negara.