Marak Kasus Pungli di Objek Wisata, Kemenpar Didesak Minta Dibentuk Polisi Pariwisata
Beritadunia.id – Praktik pungutan liar atau pungli di sejumlah objek wisata kembali menjadi sorotan publik. Fenomena ini dinilai semakin meresahkan, terutama saat momen libur panjang ketika jumlah wisatawan meningkat drastis. Kondisi tersebut mendorong munculnya desakan kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengambil langkah tegas, termasuk membentuk polisi pariwisata guna menjaga kenyamanan pengunjung.
Pungli di kawasan wisata bukanlah persoalan baru, namun intensitasnya disebut semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai laporan dari masyarakat menunjukkan adanya pungutan tidak resmi, mulai dari biaya parkir hingga tiket masuk yang tidak sesuai ketentuan.
Keluhan Wisatawan Meningkat
Sejumlah wisatawan mengaku kerap menjadi korban pungli saat berkunjung ke destinasi populer. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari tarif parkir yang dinaikkan sepihak hingga pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum jelas.
Kondisi ini tentu merugikan wisatawan, baik dari sisi finansial maupun pengalaman berlibur. Alih-alih menikmati perjalanan, pengunjung justru harus menghadapi praktik-praktik yang tidak transparan.
Situasi tersebut dinilai dapat merusak citra pariwisata Indonesia, terutama di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
Desakan Pembentukan Polisi Pariwisata
Menanggapi maraknya pungli objek wisata, sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk menghadirkan solusi konkret. Salah satu usulan yang mencuat adalah pembentukan polisi pariwisata yang bertugas khusus menjaga ketertiban di kawasan wisata.
Konsep ini dinilai relevan karena sektor pariwisata memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor lain. Kehadiran aparat khusus diharapkan mampu:
- Menindak praktik pungli secara langsung
- Memberikan rasa aman kepada wisatawan
- Menjaga standar pelayanan di destinasi wisata
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wisata
Selain itu, polisi pariwisata juga diharapkan dapat berperan sebagai edukator bagi pelaku usaha lokal agar tidak melakukan praktik yang merugikan pengunjung.
Kemenpar Diminta Bertindak Tegas
Desakan tersebut juga menyoroti pentingnya peran Kementerian Pariwisata dalam melakukan pengawasan. Sebagai regulator, Kemenpar dinilai perlu memperkuat sistem kontrol terhadap pengelolaan destinasi wisata.
Langkah yang bisa dilakukan antara lain:
- Koordinasi dengan pemerintah daerah
- Pengawasan tarif resmi di objek wisata
- Penindakan terhadap oknum pelaku pungli
- Sosialisasi kepada pelaku usaha wisata
Upaya ini penting agar praktik pungli tidak terus berulang, terutama di destinasi yang menjadi andalan daerah.
Pungli Ancaman Serius bagi Pariwisata
Praktik pungli bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan ancaman serius bagi industri pariwisata. Jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak luas, seperti:
- Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan
- Hilangnya kepercayaan publik
- Rusaknya reputasi destinasi wisata
- Berkurangnya potensi pendapatan daerah
Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi nasional.
Peran Satgas Saber Pungli
Sebenarnya, pemerintah telah memiliki Satuan Tugas Saber Pungli yang bertugas memberantas praktik pungutan liar di berbagai sektor. Satgas ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan pungli yang merusak sistem pelayanan publik.
Namun, dalam konteks pariwisata, peran Satgas tersebut dinilai masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pengawasan langsung di lapangan.
Perlu Sinergi Pusat dan Daerah
Penanganan pungli di objek wisata tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Diperlukan sinergi antara:
- Kementerian Pariwisata
- Pemerintah daerah
- Aparat penegak hukum
- Pengelola destinasi wisata
Kolaborasi ini penting agar pengawasan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis karena mereka yang paling memahami kondisi lapangan. Sementara itu, pemerintah pusat dapat memberikan regulasi dan dukungan kebijakan.
Edukasi dan Transparansi Jadi Kunci
Selain penindakan, pendekatan edukatif juga dinilai penting. Pelaku usaha wisata perlu diberikan pemahaman mengenai dampak negatif pungli terhadap bisnis mereka sendiri.
Di sisi lain, transparansi tarif juga harus ditingkatkan. Setiap biaya yang dikenakan kepada wisatawan sebaiknya:
- Dipasang secara jelas
- Sesuai dengan regulasi
- Tidak berubah-ubah tanpa alasan
Dengan demikian, wisatawan dapat merasa lebih nyaman dan terlindungi.
Momentum Perbaikan Pariwisata Nasional
Maraknya kasus pungli ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Jika ditangani dengan serius, Indonesia berpeluang meningkatkan kualitas sektor pariwisata dan bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Apalagi, pemerintah sebelumnya telah menegaskan bahwa destinasi wisata harus bebas dari praktik pungli demi menjaga kenyamanan wisatawan.
Kesimpulan
Kasus pungli objek wisata yang semakin marak menjadi alarm serius bagi dunia pariwisata Indonesia. Desakan pembentukan polisi pariwisata mencerminkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih kuat dan terfokus.
Tanpa langkah tegas, praktik ini berpotensi merusak citra pariwisata nasional dan menurunkan minat wisatawan. Sebaliknya, jika ditangani dengan baik, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya.
